PERCEPATAN vaksinasi di DIY menjadi kesepakatan dan tujuan bersama yang sangat difahami urgensinya. Akhir Oktober, DIY targetkan bersama vaksinasi selesai dilakukan sesuai target, sekitar 2,8 juta orang.
Saat ini vaksinasi harian rata rata 34.000 orang per hari yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah, TNI POLRI, pengusaha, relawan, LSM, dan berbagai pihak lain.
Vaksinasi massal diselenggarakan di berbagai tempat, tapi rata-rata di area perkotaan yang mudah akses dan pembiayaannya.
Masalah utama dari vaksinasi ini adalah kurangnya anggaran operasional. Sehingga perlu menggandeng pengusaha atau sponsor yang bisa membiayai penyelenggaraan.
BACA JUGA: Silase, Cara Solutif Atasi Sulitnya Mencari Pakan Ternak pada Musim Kemarau
Terutama vaksinasi yang diselengarakan TNI POLRI, biaya operasional belum disediakan pemerintah pusat,
Sehingga rekan rekan TNI POLRI full gotong royong. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan gotong royong rekan rekan TNI POLRI.
Tetapi, jumlah yang sangat banyak tentunya cukup memberatkan, apalagi dengan target waktu yang singkat.
Kami juga sangat berkepentingan untuk pemerataan vaksinasi ke pelosok pelosok secepatnya, sehingga persebarannya merata mengejar target akhir oktober.
Terkait hal tersebut, pemda DIY maupun kabupaten kota sangat perlu menganggarkan operasional vaksinasi dalam perubahan anggaran ini secepatnya dan secukupnya.
Secara teknis bisa dalam BTT atau mata anggaran lain yang luwes. Kami sangat mengapresiasi dan menghargai dedikasi dan gotong royong berbagai pihak seperti yang sudah berlangsung saat ini.
BACA JUGA: Ketua Partai Demokrat Karanganyar Siapkan Bonus bagi Juara, Ini Lombanya
Namun, percepatan dan pemerataan butuh dukungan anggaran yang cukup.
Besaran anggaran penyelenggaraan vaksinasi massal per orang perlu Rp 35 ribu untuk sekali suntik sehingga perlu Rp 70 ribu untuk vaksin pertama dan kedua.
Jika diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan atau sentra vaksin bisa diefisiensi menjadi Rp 15 ribu untuk sekali suntik atau Rp 30 ribu untuk dua kali vaksin.
Angka ini perlu segera dihitung total kebutuhan anggarannya. Gabungan metode sentra vaksin maupun vaksinasi massal. Penganggaran ini mesti dikoordinasikan dengan kabupaten kota, TNI POLRI maupun Pemda DIY.
DPRD DIY akan berusaha memfasilitasi pertemuan koordinasi tersebut secepatnya sebagai komitmen dukungan percepatan vaksinasi.
Selain itu kami juga mentargetkan perubahan APBD 2021 bisa diselesaikan secepatnya. Dalam jadwal badan musyawarah kami targetkan pertengahan september ini selesai agar anggaran bisa segera digunakan untuk percepatan vaksinasi.(*)
Penulis adalah Wakil Ketua DPRD DIY / FPKS
