YOGYAKARTA – Kalurahan harus didorong mengoptimalkan BUMKal dan UMKM dengan memanfaatkan potensi wilayah setempat agar pendapatan asli kalurahan (PAK) meningkat.
“Harapannya, perekonomian masyarakat di setiap kalurahan semakin tumbuh,” kata Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan dan Kelurahan serta Kapanewon/Kemantren Pemda DIY, KPH Yudanegara PhD.
Sekadar diketahui. Mengoptimalkan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, Biro Tapem Setda DIY menggelar “Srawung Kalurahan”.
Kegiatan “Srawung Kalurahan” yang dilaksanakan Sabtu dan Minggu untuk mencari masukan dari masyarakat sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pemerintahan kalurahan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dan organisasi perangkat daerah lain.
Masukan yang diharapkan antara lain tentang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai prosedur. Mulai perencanaan, pelaksanaan, monev hingga pertanggungjawaban.
BACA JUGA: Rektor UMBY Ajak Sivitas Akademika Ingat Pesan Probosutedjo
Penguatan tugas dan fungsi panewu dan mantri pamong praja dalam binwas kalurahan dan kelurahan. Lalu, masukan masyarakat dari aspek pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi wilayah setempat.
Kegiatan ini dihadiri Paniradya Kaistimewan, Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPPM, Dinas Pertanian, BPBD DIY, Dispertaru DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY.
KPH Yudanegara PhD yang akrab disapa Kanjeng Ubay ini menyatakan kalurahan perlu melakukan reformasi birokrasi pada aspek peningkatan kapasitas SDM.
Perlu membuat standard operating procedure (SOP) untuk kejelasan pelayanan. Lalu, penguatan budaya kerja organisasi kalurahan untuk meningkatkan motivasi kinerja dan pelayanan, serta memupuk sense of leadership.
Kalurahan perlu mengoptimalkan peran BUMkal dan UMKM untuk mendorong sektor perekonomian masyarakat, serta memunculkan pusatpusat pertumbuhan ekonomi di kalurahan. “Harapannya, dengan menjaga dan menggerakkan modal sosial gotongroyong dalam aksi nyata, dari, oleh dan untuk masyarakat kalurahan, maka kalurahan menjadi mandiri,” ujar Ubay.
BACA JUGA: Sukses Tangani Covid-19, Mayjen Tugas Ratmono Raih Penghargaan Tertinggi di Bidang Kesehatan
Selain “Srawung Kalurahan”, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga melaksanakan “Jagongan Kalurahan”.
Konsep dialognya lebih intens, karena melibatkan kalurahan dan tokoh masyarakat setempat. Dilaksanakan usai shalat Isya’ hingga menjelang tengah malam. Masyarakat diajak berinteraksi, menyampaikan berbagai permasalahan.
Bahkan, menantu Sultan HB X ini sering menginap di kalurahan. Kegiatan “Jagongan Kalurahan” telah dilaksanakan di Kalurahan Salamrejo (Kulon Progo), Kalurahan Girikerto (Turi), dan Kalurahan Ngloro (Gunungkidul).
Lantas, apa komentar lurah terhadap kegiatan “Srawung Kalurahan” dan “Jagongan Kelurahan”?
Komentar Lurah Salamrejo, Dani Pristiawan SP, misalnya. Ia mengatakan, “Jagongan Kalurahan” membuat pemerintah Kalurahan dan masyarakat semakin bersemangat membangun wilayah.
Lurah Ngloro, Heri Yulianto berujar “Srawung Kalurahan “ dan “Jagongan Kalurahan” merupakan bentuk komitmen dan tanggungjawab Biro Tata Pemerintahan pada ketugasan Binwas di kalurahan.
BACA JUGA: Erina Sabrina: Penyiar adalah Penyeru Kebaikan
“Kami bersyukur dan berbahagia karena ruang dialog terbuka bagi seluruh warga. Mereka dapat menyampaikan permasalahan untuk dicarikan jalan keluar,” ujar Heri.
Ubay pun meminta lurah dan masyarakat selalu bersinergi menjaga 4 urusan keistimewaan yang dilaksanakan kalurahan. Yakni, kelembagaan, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan.
Lurah yang dikukuhkan sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur DIY sudah seharusnya menjaga tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground sebagai simbol pelaksanaan urusan keistimewaan di kalurahan. (aza/asa)
