Tutup
Kronika

Dosen UGM Sebut Tata Kelola Dunia Digital Timpang Sebelah, Apa Maksudnya?

77
×

Dosen UGM Sebut Tata Kelola Dunia Digital Timpang Sebelah, Apa Maksudnya?

Sebarkan artikel ini
KAMPUS BIRU: Universitas Gadjah Mada. (ninik/zonajogja.com)

SLEMAN, ZonaJogja.Com –   Transformasi digital berpotensi memunculkan ancaman. Peneliti Institute of International Studies (IIS) FISIPOL UGM, Nabilah Nur Abiyanti mengungkapkan ada ancaman ketimpangan dalam tata kelola dunia digital.

“Sebab,  infrastruktur negara maju lebih jauh siap menopang transformasi digital dibanding negara berkembang seperti Indonesia,” kata Nabilah pada webinar  Transformasi Digital Global dalam Agenda G20: Menuju Pembangunan Ekonomi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Advertisiment
Scroll ke bawah untuk berita selengkapnya

Acara ini diselenggarakan  Institute of International Studies (IIS) FISIPOL UGM (29/7/2022).

Tata kelola dunia digital cenderung timpang sebelah. Mengapa? Karena negara-negara maju telah didukung infrastruktur yang menopang dunia digital.

Ketika negara-negara maju sedang bersemangat memproduksi berbagai macam produk dengan memanfaatkan teknologi digital, saat bersamaan hanya menjadi target pasar negara maju.

Kondisi ketergantungan tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap pembangunan negara berkembang.

“Kondisi ketergantungan  dapat menghambat pengembangan teknologi domestik di negara-negara berkembang,” kata Nabilah.


BACA JUGA:


Sebenarnya, isu ketimpangan  sudah menjadi topik yang dibahas dalam forum internasional.

Pemerintah Indonesia yang memegang presidensi G20 tahun 2022 tampak percaya diri mencegah ketimpangan digital  dengan membawa isu tersebut dalam forum.

Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo RI, Dr Ir I Nyoman Adhiarna Meng mengatakan isu ketimpangan digital merupakan isu yang  banyak diketahui negara-negara anggota G20.

“Isu konektivitas dan post-covid recovery, digital balance dan literasi mudah diresap anggota G20,” jelas I Nyoman Adhiarna.

Kata Adhiarna, isu paling sulit yang dibahas dalam G20 terkait crossborder data flow and data free flow with trust.

Sebab, setiap negara memiliki cara dalam pengendalian data. Amerika,  misalnya. Data dikendalikan korporasi. Sedangkan di Cina dikendalikan negara.

(aza)