Lima Puluh Kota, ZonaJogja.Com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera memproses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Izin usaha BPR LPN Labuh Gunung telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 November 2026 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026.
Selanjutnya, LPS akan merekonsiliasi dan memverifikasi data simpanan, serta informasi pendukung lain untuk menentukan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan dan layak dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut ditargetkan selesai paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank, atau paling lambat 13 April 2027.
Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS, Damaiyanti Sakti Maharani mengatakam, pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah akan dilakukan secara bertahap.
“Dana pembayaran klaim sepenuhnya bersumber dari dana LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Damaiyanti.
LPS Pastikan Pembayaran Klaim Berlangsung Cepat
Damaiyanti menegaskan, komitmen LPS menjalankan tugas dan fungsi tidak hanya diwujudkan melalui proses likuidasi aset dari bank yang dicabut izin usaha.
Namun, LPS juga memastikan proses pembayaran klaim berlangsung secara cepat, tepat, dan akuntabel.
LPS terus mengoptimalkan proses verifikasi dan pembayaran klaim agar nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan dapat segera memperoleh hak.
“Hal ini menjadi upaya LPS memberi kepastian perlindungan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan,” lanjut Damaiyanti.
Kecepatan menjadi salah satu fokus LPS dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Namun, LPS juga memastikan setiap proses dilakukan secara cermat dan tepat.
LPS tidak hanya berupaya memberi pelayanan yang cepat, tetapi juga memastikan hak nasabah terlindungi sesuai ketentuan berlaku.
Lihat Persyaratan Penjaminan
LPS mengimbau nasabah BPR LPN Labuh Gunung memastikan simpanan memenuhi persyaratan penjaminan yang dikenal dengan prinsip 3T.
Yakni, tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan bank.
Nasabah dapat memantau status simpanan melalui kantor BPR LPN Labuh Gunung atau situs resmi LPS di http://www.lps.go.id setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan bank.
Damaiyanti meminta nasabah tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan bantuan pengurusan klaim penjaminan dengan meminta imbalan atau biaya tertentu.
“Seluruh proses pembayaran klaim penjaminan dilaksanakan sesuai ketentuan LPS,” katanya.
Sementara nasabah yang memiliki kewajiban pinjaman atau berstatus sebagai debitur BPR LPN Labuh Gunung tetap berkewajiban melakukan pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman.
Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor BPR LPN Labuh Gunung dengan terlebih dulu menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi BPR LPN Labuh Gunung, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 154 atau whatsApp di nomor 08111-154-154. (*)











