Jakarta, ZonaJogja.Com – Menindaklanjuti pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta (DL), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar.
Seperti diketahui, pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-79/D.03/2026 tanggal 3 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Agritrans Batumarta.
Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS, Damaiyanti Sakti Maharani mengatakan, rekonsiliasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap.
Penentuan simpanan layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta (DL) dicabut, atau sampai 23 Maret 2027.
Damai mengatakan, simpanan nasabah yang belum diumumkan saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
“Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan dilakukan paling lama lima tahun sejak izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta (DL) dicabut. Yakni, sampai 2 November 2031,” terang Damai.
Status Penjaminan Simpanan Telah Diumumkan
LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Agritrans Batumarta (DL) yang diumumkan di kantor bank, atau dapat mengakses https://apps.lps.go.id/statussimpanan.
Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan PT BPR Agritrans Batumarta (DL) oleh bank pembayar dilakukan mulai 9 November 2026. Bank pembayar adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Nasabah penyimpan yang keberatan terhadap keputusan penetapan status penjaminan simpanan, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan.
Sedangkan batas waktu pengajuan keberatan nasabah yang diumumkan pada pembayaran kelima selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2027. (*)
