Gunungkidul, ZonaJogja.Com – Pemkab Gunungkidul bersama Kraton Yogyakarta menggelar rapat koordinasi penataan kawasan Gunungkidul di Hotel Santika Gunungkidul (12/11/2026).
Pertemuan dihadiri Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi dan GKR Hayu; Bupati Endah Subekti Kuntariningsih, beserta jajaran Forkopimda.
Juga dihadiri tim pakar dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta.
Rakor yang diprakarsai Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa ini menjadi forum strategis menyelaraskan kebijakan penataan kawasan, khususnya menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan kelestarian lingkungan di Gunungkidul.
Rakor membahas tertib administrasi pertanahan, kepatuhan perizinan, dan pelestarian lingkungan.
GKR Mangkubumi berharap rakor dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai karakteristik kawasan karst di Gunungkidul.
“Pemahaman terhadap kondisi geologi dan karakteristik kawasan karst penting sebagai landasan merumuskan kebijakan penataan wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata GKR Mangkubumi seperti dilansir gunungkidulkab.go.id.
Bupati Endah Tekankan Tiga Pilar
Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pertumbuhan investasi dan pariwisata di Gunungkidul harus diimbangi perencanaan penataan kawasan yang tepat.
Alasannya, agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun mengancam kelestarian lingkungan.
“Pembangunan di Gunungkidul harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberlanjutan lingkungan,” tandas Bupati.
Bupati Endah lantas menekankan tiga pilar utama yang menjadi pedoman penataan kawasan di Gunungkidul.
Pertama, tertib administrasi dan legalitas pertanahan. Pemanfaatan tanah, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemanfaatan tanah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.
Kedua, integrasi dan kepatuhan perizinan berbasis risiko. Setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan sebelum menjalankan kegiatan pembangunan maupun usaha.
Persyaratan tersebut antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemenuhan dokumen lingkungan sesuai ketentuan.
Ketiga, pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan. Investasi dan kegiatan pariwisata tidak boleh mengabaikan kelestarian ekosistem karst maupun kawasan pesisir.
Pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan agar bentang alam, ekosistem, dan ketersediaan sumber daya air tetap terjaga. (*)











