BANTUL – Menyikapi unjuk rasa penolakan perluasan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan, anggota DPRD DIY Amir Syarifudin meminta semua pihak bisa menahan diri.
“Saya memberi apresiasi kepada warga yang sepakat atau warga yang tidak sepakat dilakukan perluasan. Monggo dicari jalan keluar terbaik,” kata Amir kepada ZonaJogja.Com, malam ini (5/7/2021).
Amir meminta sikap warga bisa disampaikan kepada komisi C DPRD DIY. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta Pemda DIY segera mencari solusi terbaik.
Seperti diketahui, sekitar pukul 09.00 pagi tadi, warga berunjuk rasa menolak perluasan TPST Piyungan. Warga meminta Pemda DIY bijaksana menentukan lahan baru.
Namun, aksi hanya berlangsung singkat setelah dibubarkan polisi karena PPKM Darurat.
BACA JUGA: Kendaraan BPBD Kota Yogyakarta Tabrakan di Persimpangan Mal Galeria
Amir mengatakan TPST Piyungan yang berada di wilayah Ngablak, Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul ini telah overload. Tidak bisa lagi menampung sampah kiriman dari Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul.
Batas akhir penggunaan TPST Piyungan telah selesai sejak tahun 2020. Harus segera ada solusi agar sampah tidak menjadi persoalan bagi Pemda DIY dan masyarakat.
“Harus mendapatkan perhatian serius dari Pemda DIY,” katanya.
Misalnya mencari lokasi baru atau tetap berada di Piyungan. Pemda DIY pada tahun 2021 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar lebih untuk perluasan TPST Piyungan.
Anggaran tersebut telah disepakati Badan Anggaran, lalu telah disahkan dalam sidang paripurna DPRD DIY.
BACA JUGA: Hari Ini, DIY Tambah 1.465 Kasus Positif
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menggangarkan dana sekitar Rp 140 miliar untuk sarana pendukung pengolahan sampah.
“Ini peluang bagi Pemda DIY untuk menata TPST Piyungan menjadi lebih baik,” kata Amir yang pernah menjadi anggota DPRD Bantul selama sepuluh tahun.
Amir mengingatkan, dampak pengelolaan sampah di TPST Piyungan yang tidak profesional bisa memicu persoalan di masyarakat.
Pasalnya, fungsi TPST Piyungan selama ini hanya sebagai penumpukan. Bukan pengolahan.
Akibatnya, menimbulkan bau tak sedap. Juga memunculkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Warga Banyakan, misalnya. Banyak sumur yang tercemar bakteri ecoli. (aza/asa)
