oleh

Ini Jawaban Sekda Baskara Aji setelah Pemda DIY Ditegur Mendagri

YOGYAKARTA –  Apa reaksi Pemda DIY setelah mendapat teguran pemerintah pusat?

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji  berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi atensi kepada Pemda DIY.

Aji mengatakan, Pemda DIY telah menyelesaikan seluruh kewajiban insentif tenaga kesehatan sampai  Juni.

Realisasi insentif pertama  bulan Januari, Februari, Maret dan April yang diberikan kepada tenaga kesehatan tanggal 24 Juni 2021.

Angkanya sebesar Rp 1.288.750.101. Penerima insentif  bulan Januari sebanyak 90 nakes, Februari  76 nakes, Maret 65 nakes, dan April terdapat 82 nakes.

BACA JUGA: Bagaimana Cara Menyimpan Daging Kurban? Ini Tips dari Fakultas Peternakan UGM

Sedangkan realisasi kedua untuk bulan Mei dan Juni. Telah diberikan tanggal 12 Juli 2021. Jumlahnya sebesar Rp 770.357.201.

Penerima insentif bulan Mei sebanyak 81 nakes, Juni sebanyak 109 nakes.

“Sampai Juni 2021, insentif yang telah diterima nakes  mencapai 54 persen.  Sudah kami laporkan kepada pemerintah,” terang Aji seperti disampaikan Humas Pemda DIY, 19 Juli.

Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian memberikan surat teguran kepada 19 pemerintah daerah. Salah satu yang menerima surat teguran adalah Pemda DIY.

Ditegur karena belum merealisasikan anggaran penanganan COVID-19 maupun penyaluran  insentif bagi tenaga kesehatan.

BACA JUGA: Sejak Tiga Hari Lalu, Kasus Positif COVID-19 di DIY Terus Menurun

AFNAN HADIKUSUMO

Anggota DPD RI Dapil DIY, Afnan Hadikusumo mengingatkan, kebijakan berbasis data yang akurat sangat penting.

Menyuguhkan data merupakan cara menghindari kesalahpahaman dan kesalaham pengambilan kebijakan.

“Pelaporan model bottom-up merupakan basis data yang sangat dibutuhkan. Menjadi pijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai hal,” kata Afnan kepada ZonaJogja.Com, hari ini (21/7/2021).

Kesalahan data yang selama ini terjadi, seharusnya menjadi pelajaran sangat mahal bagi semua pihak.

Kata Afanan, menuntaskan wabah COVID-19 butuh kerjasama  seluruh pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh stake holder harus berada pada ruang yang sama untuk  menjalin komunikasi dan terus bekerjasama. (aza/asa)