YOGYAKARTA, ZonaJogja.Com – Universitas Widya Mataram Yogyakarta membuka program Magister Hukum.
Program ini memenuhi tenaga ahli hukum bisnis pariwisata, hukum kepolisian, advokatur dan hukum Keistimewaan DIY.
“Magister Hukum UWM memiliki keunikan dari segi keilmuan, pencapaian pembelajaran dan kurikulum berbasis budaya, kearifan lokal serta sistem hukum kemasyarakatan,” kata Rektor UWM, Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc.
Pandangan tersebut disampaikan setelah menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 521/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister Hukum UWM dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) V Prof Aris Junaidi PhD (26/7/2022).
Edy Suandi mengatakan, program baru bisa mendorong UWM menuju kampus lebih baik dan besar.
Semakin meneguhkan diri sebagai kampus berbasis budaya.
UWM saat ini memiliki 10 program studi sarjana utama. Magister Hukum merupakan program studi pasca sarjana pertama.
Ketua Yayasan Mataram, Prof Djoko Suryo menyatakan, Magister Hukum Pertanahan, satu dari tiga konsentrasi studi pasca sarjana UWM sangat stategis.
Tepat, karena Keistimewaan Yogyakarta menyangkut pertanahan milik Kraton Yogyakarta.
“Pertanahan ini paling banyak masalah,” kata Joko.
Guru Besar Sejarah UGM berharap, para pegawai bidang hukum di kota dan empat kabupaten di DIY bisa mengikuti kuliah magister hukum di UWM.
BACA JUGA:
- Wujudkan Transparansi, Pemkot Yogyakarta Berlakukan Tanda Tangan Elektronik
- Gubernur Minta Anggota Dewan Pendidikan DIY Awasi Kebijakan, Bikin Skala Prioritas
- Sibuk Kerja, Tapi Ingin Kuliah? Daftar Saja ke Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Mereka akan memahami seluk beluk pertanahan di DIY, sekaligus membantu menyelesaikan problem pertanahan.
Ketua LLDikti Prof Aris Junaidi PhD menyatakan isu problem pertanahan, pariwisata, kepolisian sangat lekat dalam masyarakat.
Banyak terjadi persaoalan, sekaligus perkembangan hukum.
“Pada tingkat kementerian, pembahasan undang-undang terus berjalan. Maka ahli-ahli hukum sangat diperlukan,” terang Aris.
Agar input dan output memenuhi standar pendidikan nasional, pengelola Magister Hukum UWM harus bekerja keras memenuhi standar minimal.
Yakni, kebutuhan teori dan riset, serta publikasi jurnal.
Kata Aris, prodi hukum UWM sudah diterima masyarakat. Indikatornya dari jumlah mahasiswa, kualitas tercapai, dan lulusan.
(naz)
