Kumpulkan Guru Muhammadiyah, Afnan Hadikusumo Beberkan soal Demokrasi

ZonaJogja.Com – Tujuan berpolitik bukan bukan semata-mata mengejar kekuasaan.

Namun, politik harus bisa  mengedepankan panggilan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota MPR RI, M Afnan Hadikusumo  pada acara penyerapan aspirasi masyarakat  tentang empat pilar bernegara.

Acara ini diselenggarakan di Grha Ibnu Sina SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, hari ini (16/10/2023).

“Dengan demikian, nilai-nilai luhur Pancasila dapat diimplementasikan dalam perilaku keseharian serta menjadi acuan bagi pengambil keputusan dan kebijakan,” kata Afnan.

BERITA LAIN: Gelar Program Menanam, BRI Wates Tanam 2.649 Bibit Buah

Afnan mengatakan, politik berdasarkan Pancasila juga mensyaratkan masyarakat kritis.

Masyarakat yang melihat perbedaan pandangan dan perdebatan wacana antar elemen bangsa sebagai kewajaran demokrasi.

Dialektika antar-elemen bangsa yang kritis, diyakini memperluas medan kesadaran baru dalam berbangsa dan bernegara.

Keterbukaan menjadi produktif. Bukan pertikaian dan luapan kebencian lantaran berbeda ideologi.

Di depan para guru di lingkungan Muhammadiyah, Afnan lantas mengutip kata-kata Aristoteles.

“Orang bertanya untuk apa berpolitik? Jawaban  Aristoteles  sangat sederhana. Yakni, menghantarkan manusia pada hidup yang baik,” ujar Afnan.

BERITA LAIN: Warga Bantul Berharap Politisi Ini Bisa jadi Bupati Bantul, Siapakah?

EMPAT PILAR: Penyerapan aspirasi masyarakat tentang empat pilar bernegara di Grha Ibnu Sina SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. (humas dpd)

Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Achid Widi Rahmanto mengungkapkan demokrasi Pancasila dikenal dua cara pengambilan keputusan.

Yakni, musyawarah mufakat dan voting. Musyawarah mufakat adalah pengambilan keputusan yang disetujui seluruh peserta.

Sementara voting adalah pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara terbanyak.

“Musyawarah harus dilakukan secara demokratis,” kata Achid.

Setiap orang memiliki untuk mengemukakan pendapat. Bila pendapat tidak menemukan kata mufakat, baru bisa dilakukan voting. (*)