Jakarta, ZonaJogja.Com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana ini telah mengakibatkan setidaknya 303 orang meninggal dunia, dan 279 orang hilang per Sabtu sore, 29 November 2025.
Menyikapi ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pokok, terputusnya total akses komunikasi serta transportasi di banyak titik, AMSI mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat.
Memastikan media arus utama ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban bencana.
AMSI menilai bencana yang mengakibatkan kelumpuhan kegiatan dan korban di banyak wilayah lintas provinsi ini layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional.
BERITA LAIN: Warga DIY Makin Melek Investasi, Sejumlah Universitas dan Sekolah Menengah Terima Penghargaan dari BEI Yogyakarta
“Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat,” kata Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika Maryadi.
AMSI menyatakan pemerintah harus segera membuka pusat komando di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan semua unsur pemerintah secara langsung.
Pemerintah harus menurunkan tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci.
Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terputus, memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi.
Gangguan infrastruktur ini berdampak pada akses transportasi; misalnya, jalur nasional Sidempuan–Sibolga dan Sipirok–Medan di Sumut terputus, sementara jalur perbatasan Sumut–Aceh juga terputus.
Pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan darurat dengan kecepatan tinggi menggunakan angkutan udara, mengingat banyak jalur darat terputus total. Hal ini krusial untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
BERITA LAIN: Anak Muda Makin Aktif Berinvestasi, BEI Catat 4,2 Juta Investor Baru
Pemerintah harus menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi setiap hari.
Hal ini sangat penting mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem, seperti harga cabai naik dari Rp 50.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram di Padang Sidempuan.
Pemerintah harus memastikan data bencana terintegrasi lintas provinsi agar penanganan lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak parsial.
AMSI juga meminta pemerintah mengintegrasikan peran kementerian terkait, seperti Kementerian PU untuk infrastruktur darurat, Komdigi untuk jaringan komunikasi, dan Kementerian Kesehatan untuk tim medis.
AMSI mengingatkan isu lingkungan, termasuk pembukaan lahan yang membahayakan kelangsungan hutan, adalah isu semua warga. Bukan hanya aktivis lingkungan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat terus mengkritik kebijakan dan kejadian di sekitar yang bisa membahayakan alam,” pinta Wahyu. (*)
