Yogyakarta, ZonaJogja. Com – Gubernur DIY, Sultan JB X menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan mengenai Jaga Warga meski keberadaannya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
“Jaga Warga sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” kata Sultan saat menemui Aliansi Jogja Memanggil di depan pintu gerbang Kepatihan, Malioboro (10/11/2026).
Saat menemui pengunjuk rasa, Sultan didampingi Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo; dan Pangdam XXVI/Mataram, Mayor Jenderal TNI Drajad Brima Yoga.
Sultan mengatakan akan membuka kemungkinan meninjau kembali pengaturan tersebut bila pelaksanaannya justru mempersulit perkembangan demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” lanjut Sultan.
Selain menuntut pembubaran Jaga Warga, Aliansi Jogja Memanggil juga menuntut penyelesaian kasus Stadion Mandala Krida, penetapan upah buruh, pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi.
Soal Stadion Mandala Krida, Sultan mengatakan, perbaikan sebelumnya terkendala persoalan hukum karena menjadi barang bukti.
Setelah perkara berkekuatan hukum tetap pada awal September 2026, KPK menyampaikan pembangunan dapat dilanjutkan.
Dan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei. Hasilnya, menemukan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan, sehingga memerlukan renovasi.
Sedangkan pelaksanaan pengerjaan menyesuaikan ketersediaan anggaran APBN. Kata Sultan, Mandala Krida masih dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan.
Penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena belum tersedia lampu penerangan. (*)
