Jakarta, ZonaJogja.Com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan hasil rapat berkala IV tahun 2026 yang digelar di Jakarta, 3 November lalu.
Rapat dihadiri Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Kepala OJK, Dr Friderica Widyasari Dewi SE MBA; Gubernur BI, Destry Damayanti; dan Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu.
Rapat terungkap, stabilitas sektor keuangan, fiskal, dan moneter Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tetap terjaga karena pertumbuhan ekonomi yang solid.
Memasuki Oktober 2026, KSSK mengidentifikasi tekanan eksternal dan domestik yang meningkat akibat beberapa faktor.
Yakni, pengaruh eskalasi geopolitik, kenaikan harga energi global, pengetatan moneter dunia, serta dinamika nilai tukar dan pasar saham.
Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu menyatakan terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
Juga mendukung stabilitas sistem perbankan melalui penguatan efektivitas penjaminan simpanan dan pelaksanaan resolusi bank.
“Menjaga efektivitas penjaminan dan stabilitas sistem perbankan, LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027,” kata Anggito.
Anggito juga memaparkan sisi penjaminan. Disebutkan, cakupan rekening yang dijamin penuh tetap terjaga di atas 90 persen pada Bank Umum maupun BPR/BPRS.
Per September 2026, rekening bank umum yang dijamin penuh hingga Rp 2 miliar mencapai 99,94 persen atau setara 712 juta rekening.
Pada periode yang sama, rekening di BPR/BPRS yang dijamin penuh hingga Rp 2 miliar mencapai 99,97 persen atau setara 15,8 juta rekening.
Porsi Simpanan Meningkat
Sementara berdasarkan data per September 2026, total simpanan yang mendapatkan suku bunga di atas TBP cenderung meningkat menjadi 36,06 persen (Rp 3.791,34 triliun) dari total simpanan.
Anggito mengatakan, meningkatnya porsi simpanan menjadi salah satu aspek yang dicermati LPS dalam konteks persaingan penghimpunan dana dan dampaknya pada kondisi individual bank.
“LPS bersama anggota KSSK terus berupaya memperkuat sinergi agar proporsi dan suku bunga simpanan yang mendapatkan imbal hasil di atas TBP tidak meningkat,” ujarnya.
LPS juga mendukung Program Satu Orang Satu Rekening melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam penyelarasan data dan kriteria calon peserta program.
LPS menginformasikan, jumlah penduduk yang belum memiliki rekening usia di atas 17 tahun sekitar 25 juta.
“Karena itu, LPS mendukung program pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rekening,” lanjutnya.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan resolusi bank, faktor utama penyebab BPR/BPRS masuk dalam penanganan LPS masih didominasi lemahnya tata kelola.
KSSK Tingkatkan Sinergi
Hingga akhir September 2026, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi terhadap 8 BPR/BPRS. Sementara 23 BPR/BPRS lain masih dalam proses likuidasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian likuidasi sekitar 21 bulan.
Pada periode yang sama, terdapat 14 BPR/BPRS yang diputuskan untuk dilikuidasi, dengan jumlah rekening layak bayar mencapai 62.971 rekening atau senilai Rp 1,9 triliun.
Dari jumlah tersebut, simpanan layak bayar yang telah dibayarkan kepada nasabah mencapai Rp 643,94 miliar.
Selama tahun 2026, dalam 5 hari kerja pertama sekitar 60 persen klaim penjaminan sudah dapat dibayarkan.
KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi, memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap SSK dan perekonomian.
KSSK juga terus berkomitmen mendukung sektor riil dan program Asta Cita serta program prioritas lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran bangsa.
KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala berikutnya pada Januari 2027. (*)
