Jombang, ZonaJogja.Com – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Fokus kerjasama untuk memperkuat kapasitas pengelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di Jawa Timur melalui peningkatan literasi keuangan dan tata kelola koperasi.
Harapannya, sinergi tersebut dapat mendorong Kopontren menjadi kelembagaan ekonomi yang profesional, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian ekonomi pesantren.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A Muhaimin Iskandar mendorong koperasi pesantren menjadi contoh keberhasilan penguatan ekonomi rakyat.
“Koperasi harus dibangun dengan kepemilikan yang terbuka, tata kelola yang bertanggung jawab, serta rasa memiliki dari seluruh anggota,” kata Menko Muhaimin pada acara Sosialisasi Literasi Keuangan kepada Pengurus Koperasi Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang (11/11/2026).
Acara ini dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution dan Kepala Divisi Kehumasan Group Kesekretariatan Lembaga LPS, Rhein Valleno Oktoriansyah.
Muhaimin menegaskan, koperasi harus memiliki semangat mencari keuntungan agar bisa tumbuh dan berkembang.
Kopontren mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Tidak hanya bergerak di lingkungan internal pesantren.
Koperasi perlu disiapkan agar dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk dalam rantai pasok industri.
636 dari 2.300 Kopontren Telah Laporkan RAT
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, mengungkapkan, sekitar 2.300 Kopontren aktif di Indonesia, sebanyak 636 koperasi telah melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Koperasi-koperasi tersebut menghimpun sekitar 238.150 anggota dan mengelola aset mencapai Rp 2,48 triliun. Data tersebut menjadi pijakan awal memetakan kebutuhan penguatan Kopontren.
Pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha diperlukan agar pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Kegiatan bersama LPS ini juga membekali pengurus dengan pemahaman mengenai pengelolaan dana anggota, pencatatan keuangan, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko,” terang Haris.
Literasi keuangan juga mencakup pemanfaatan layanan keuangan formal dan digital serta kewaspadaan terhadap tawaran investasi dan pinjaman tak berizin untuk menjaga keamanan dana anggota, sekaligus membangun kepercayaan terhadap koperasi pesantren.
Upaya itu sejalan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Melalui sinergi pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan dunia usaha, Kemenko PM mendorong Kopontren semakin profesional dan berdaya saing.
Penguatan tata kelola dan literasi keuangan menjadi fondasi bagi pengembangan unit usaha, perluasan akses pasar dan kemitraan, serta menciptakan peluang ekonomi bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren. (*)
