Headline

Anggaran Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN Tahun 2026 Capai Rp 91,4 Triliun

15
×

Anggaran Tunjangan Guru ASN dan Non-ASN Tahun 2026 Capai Rp 91,4 Triliun

Sebarkan artikel ini
MENINGKAT: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani mengatakan, peningkatan total anggaran tunjangan berkaitan bertambahnya jumlah guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu. (irsyad/infopublik.id)

Jakarta, ZonaJogja.Com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan total anggaran aneka tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN mencapai sekitar Rp 91,4 triliun per tahun.

Anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani mengatakan, anggaran meliputi Rp 70,64 triliun untuk aneka tunjangan guru ASN, dan Rp 20,21 triliun untuk guru non-ASN.

“Kalau ditotal, tunjangan Rp 90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia,” ujar Nunuk pada Taklimat Media bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, hari ini (18/11/2026).

Kata Nunuk,  peningkatan total anggaran tunjangan berkaitan bertambahnya jumlah guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu.

Semakin banyaknya guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, jumlah penerima tunjangan juga meningkat.

Namun, peningkatan anggaran bukan berarti nilai tunjangan per orang mengalami kenaikan, melainkan karena bertambahnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan menerima tunjangan.

800 Ribu Guru Lulus PPG 2025

Informasi yang disampaikan Ditjen GTK seperti dilansir infopublik.id menyebutkan, jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada 2025 mencapai 2.785.464 orang atau sekitar 92 persen.

Sementara sebanyak 807.287 guru dinyatakan lulus PPG pada 2025.

Kemendikdasmen terus mendorong percepatan sertifikasi dan penyaluran aneka tunjangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru serta memperkuat kualitas pendidikan nasional.

Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, menjelaskan  anggaran Rp 70,64 triliun bagi guru ASN mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan.

Sementara anggaran Rp 20,21 triliun bagi guru non-ASN meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta insentif.

Temu juga menyampaikan perihal perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru non-ASN.

Mulai 2026, tunjangan  disalurkan setiap bulan.  Sistem ini berbeda dengan mekanisme pada 2025 yang masih dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan. (*)