JAKARTA, ZonaJogja.Com – Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2022 diapresiasi.
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan LPS mampu menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan dalam kondisi turbulence.
“Ditandai meningkatnya kinerja perbankan, aset yang terus bertambah dan semakin sedikitnya bank yang ditutup,” kata Misbakhun pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pimpinan LPS (31/1/2023).
Pada raker ini, Komisi XI DPR-RI dan LPS menyepakati berbagai keputusan. Antara lain, LPS mengoptimalkan berbagai langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai dinamika industri keuangan.
Terus memperkuat koordinasi dengan anggota KSSK lain, terutama dalam memelihara stabilitas keuangan dan perbankan nasional.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bank Indonesia secara umum mampu membukukan kinerja yang baik seiring terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) selama pandemi juga berhasil menjaga kinerja industri perbankan dan SSK nasional.
BACA JUGA: Mahasiswa Disabilitas dari UGM Bikin Aplikasi, Fiturnya Banyak Manfaat, Apa Saja?
Tahun 2022 ditutup dengan kredit perbankan yang tercatat tumbuh sebesar 11,35 persen yoy dan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 9,01 persen.
Permodalan perbankan juga tercatat pada level yang kuat sebesar 25,68 persen. Likuiditas perbankan tetap berada pada kondisi yang ample, dengan rasio AL/NCD sebesar 137,69 persen.
Gross NPL berada pada level yang terjaga sebesar 2,44 persen yang didorong penurunan kredit restrukturisasi perbankan.
Sedangkan dari sisi rentabilitas (profitabilitas), perbankan mencatatkan kinerja yang baik dengan NIM 4,68 persen dan ROA 2,4 persen.
Cakupan penjaminan per Desember 2022 sebesar 99,9 persen dari total rekening dijamin penuh.
Sementara data unaudited per 31 Desember 2022, total aset yang dimiliki LPS sebesar Rp 186,75 triliun. Meningkat sebesar 15,27 persen dari 31 Desember 2021.
Per 31 Desember 2022, aset LPS berupa investasi sebesar Rp 180,47 triliun. Seluruhnya berupa Surat Berharga Negara (SBN).
SBN sebesar Rp 178,51 triliun terdiri SBN konvensional Rp 145,96 triliun (80,88 persen) dan SBN Syariah Rp 32,1 triliun (18,12 persen).
BACA JUGA: Warga Miskin di DIY Perlu Diberi Kesempatan Bangun Desa
Terdapat investasi berupa SBN valas sebesar USD 116 juta atau ekuivalen Rp 1,8 triliun.
LPS juga mempertahankan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material selama delapan kali sejak 2014 hingga 2021.
“Satu lagi yang perlu diketahui. Sepanjang tahun 2022, hanya terdapat satu BPR yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi,” kata Purbaya.
Pada tahun 2024, LPS akan melanjutkan penyelesaian peraturan turunan UU P2SK dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk program penjaminan polisi (PPP).
Tahun 2025 sampai 2027 ditargetkan pengembangan IT untuk PPP, penyiapan infrastruktur lain, dan penyiapan SDM.
Tahun 2026-2027 ditargetkan semua proses sudah selesai. Siap menjalankan PPP.
Pada tahun 2028, PPP akan berlaku efektif. LPS siap menyelenggarakan. (*)
