YOGYAKARTA, ZonaJogja.Com – Mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY, Drs Bambang Wisnu Handoyo melontarkan gagasan menarik.
Tokoh masyarakat yang akrab disapa BW ini mengusulkan Pemda DIY perlu menerbitkan peraturan daerah tentang ketahanan sandang.
“Pemerintah tidak melulu ngurusi pangan. Kebutuhan sandang juga harus diperhatikan,” kata Bambang pada acara diskusi terbatas di Ono Kopi, Hotel Ruba Graha (9/11/2022).
Diskusi diselenggarakan Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FORWAKOBIS) DIY.
BACA JUGA: Lindungi Profesi Wartawan, Dewan Pers dan Mabes Polri Bikin Perjanjian, Begini Kesepakatannya
Selain BW, diskusi menghadirkan Ir Bambang Susanto Priyohadi MSc (mantan Sekda DIY); dan Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono.
Mengapa BW tiba-tiba menggagas perlunya peraturan daerah ketahanan sandang dan papan?
“Mari bersama-sama kita lihat yang sedang terjadi di Yogyakarta,” ujar Bambang.
Salah satu fakta yang diungkapkan BW perihal nasib perajin perajin batik di Yogyakarta.
Banyak industri batik berhenti produksi. Antara lain kampung Jogokariyan, Prawirotaman, dan Kotagede.
Banyak penyebabnya. Antara lain faktor kesulitan mendapatkan bahan kain lokal, seperti mori atau sutera.
BACA JUGA: Sukses Gelar Seminar di Ajang G20 , Menko Luhut Apresiasi LPS
Dulu, para perajin bisa membeli kain mori di pabrik kain di Medari, Sleman. Sekarang para perajin batik membeli bahan dari luar negeri. Yakni, India, China dan Jepang.
“Kenyataan ini yang harus kita pikiran untuk dicari solusi. Bagaimana industri batik di Yogyakarta tetap kokoh dan kuat,” katanya.
Terpisah, anggota DPRD DIY RM Sinarbiyat Nujanat SE membenarkan fakta yang disampaikan BW.
“Betul yang disampaikan Pak BW,” ujarnya.
BACA JUGA: Ikuti Summer Course, 154 Mahasiswa Asing dari 7 Negara Layani Warga Kulon Progo
Sinarbiyat yang juga pengusaha batik ini mengaku kewalahan mendapatkan bahan. Tapi, batik yang digarap Sinarbiyat berbahan sutera. Bukan kain mori.
Tapi, kondisinya juga sama. Selain sulit, harga kain sutera semakin melambung. Sebelum pandemi, harganya sekitar Rp 350 ribu per meter. Kini, harganya naik menjadi Rp 500 ribu lebih per meter.
Politisi Partai Gerindra ini mendukung gagasan BW tentang perda ketahanan sandang.
“Saya setuju dengan gagasan pak BW. Saya kira, wacana ini harus ditangkap oleh dewan,” ujarnya. (*)
