Enam Senator Kunjungi Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Pastikan Tepat Sasaran bagi Anak Anak dari Keluarga Miskin

Kulon Progo, ZonaJogja.Com – Komite III DPD RI menyambangi  Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Wonolopo, Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Agenda kunjungan hari ini (8/9/2026) adalah rapat kerja dan dialog bersama sejumlah instansi yang terlibat dalam sekolah rakyat yang resmi dibuka sejak 31 Juli 2025.

Ada enam senator yang hadir. Yakni, Ketua Komite III, Dr Filep Wamafma SH MHum; KH Muhammad Mursyid MPdI (wakil ketua), Dr Ir Ahmad Syauqi Soeratno MM (wakil ketua); Dr H Muhdi SH MHum (anggota), Rafiq Al-Amri (anggota), H Jasin U Dilo Amd (anggota), dan Adib Fuad (anggota).

Juga dihadiri Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko; Dinas Sosial DIY, Dinsos PPPA Kulon Progo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, DPUPKP, Kantor Kementerian Agama, PGRI, dan Komite Sekolah.

Pada pertemuan yang berlangsung selama tiga jam lebih, komite III ingin mengetahui dan mendengar penjelasan pemerintah daerah, pemangku kepentingan,  dan orangtua peserta didik terkait permasalahan, hambatan dan tantangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Para Senator Spill Penjaringan Peserta Didik

RAPAT KERJA: Komite III DPD RI menyambangi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 di Wonolopo, Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Para senator ingin mengetahui dan mendengar penjelasan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan orangtua peserta didik terkait permasalahan, hambatan dan tantangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (azam/zonajogja.com)

Para senator di komite III menyodorkan sederet pertanyaan kepada instansi terkait. Misalnya terkait pendataan dan penjaringan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk kuota anak didik.

Anggota DPD dari berbagai daerah ini juga menanyakan proses seleksi untuk menentukan anak didik yang berhak mendapat akses pendidikan. Juga ditanyakan tentang kebutuhan dan ketersediaan guru.

Lalu, pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, standar mutu pendidikan, pemenuhan bahan dan alat belajar, serta perlengkapan pembelajaran.

“Kami ingin memastikan Sekolah Rakyat tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga miskin.  Mutu dan kualitas dijaga, termasuk dalam  pengasuhan, perlindungan anak, serta efektivitas untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Ketua Komite III, Dr Filep Wamafma SH MHum.

Filep menyatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Seperti diketahui, Sekolah Rakyat  yang digarap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini resmi dibuka sejak 31 Juli 2025.

Tiga Aspek untuk Putus Kemiskinan

KUNJUNGAN KERJA: Rombongan Komite III DPD RI saat berada di kompleks Sekolah Rakyat. (istimewa)

Program untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan ini diselenggarakan dengan tiga aspek tujuan.

Pertama, Pendidikan Berasrama. Yakni,  menyediakan tempat tinggal, lingkungan belajar yang kondusif, serta kebutuhan gizi dan fasilitas sekolah secara gratis.

Kedua, Penguatan Karakter dan Ketrampilan.  Program ini  membekali anak didik dengan kemampuan akademik dasar, kedisiplinan, nilai kebangsaan, dan keterampilan hidup agar mandiri.

Ketiga, Pemberdayaan Menyeluruh. Tujuannya  mengintegrasikan bantuan pendidikan dengan dukungan sosial bagi keluarga peserta didik untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Filep menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat bisa diukur dari tingkat partisipasi penerima, kualitas pendidikan, pengasuhan, perlindungan anak, serta kemampuan meluluskan sumber daya manusia yang andal dan bermutu.

Perlu Dicari Solusi agar Kuota Anak Didik Terpenuhi

RUANG KELAS: Melihat kondisi ruang belajar mengajar Sekolah Rakyat. (istimewa)

Saat dialog, Pelaksana Tugas Kepsek SRT 1 Kulon Progo, Agus Ristanto mengatakan anak didik Sekolah Rakyat saat ini berjumlah 359 orang. Padahal kuota yang disediakan 450 anak didik tingkat SD, SMP dan SMA.

Faktornya karena ada yang mengundurkan diri, juga tidak memenuhi persyaratan.

“Ini tentu sangat disayangkan. Kenapa? Karena ada porsi untuk masyarakat yang harus bisa kita posisikan di sini. Apa kendala di situ? Itu yang perlu harus kita cari solusi,” ujar Wakil Ketua Komite III, KH Muhammad Mursyid MPdI.

Selain kuota anak didik yang belum terpenuhi, Agus juga mengungkapkan sedang menghadapi kendala terkait tenaga pendidik. Kebutuhan guru  belum terpenuhi.

Pasalnya, kegiatan belajar mengajar masih mengandalkan guru tamu.  Saat ini, ada 32 guru tamu yang “dipinjam” dari  Pemkab Kulon Progo dan instansi lain. Bahkan, sejumlah tenaga pendidik  terpaksa mengajar di dua Sekolah Rakyat.

Meski demikian, Agus mengatakan keterbatasan guru tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Air Bersih dan Makanan Juga Disoroti

KENANG-KENANGAN: Pemkab Kulon Progo menyerahkan cendera mata kepada Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma SH MHum. (istimewa)

Pada kunjungan kerja kali ini, komite III juga memberi perhatian terhadap ketersediaan air bersih. Selama kurang lebih sebulan beroperasi, SR mengandalkan pasokan air dari tangki.

Penyebabnya, SR belum tersambung dengan pipa yang dikelola perusahaan daerah air minum.

Rapat kerja ini juga dihadiri sejumlah orang tua anak didik. Kepada komite III, mereka bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di  Sekolah Rakyat.

Anak-anak juga mengaku senang  tinggal di kompleks Sekolah Rakyat, termasuk dalam urusan makan sehari-hari.

Agus Ristanto menerangkan, makanan disediakan pihak ketiga. Anggaran untuk pengadaan makanan berat dan ringan sebanyak Rp 60 ribu per hari per anak didik.

“Kami, komite III DPD RI mengapresiasi kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  tenaga pendidik, guru agama, dan guru tamu dalam mendukung  pendidikan Sekolah Rakyat,” kata Filep. (*)