YOGYAKARTA – Wabah virus corona telah mempengaruhi aspek sosial, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Termasuk bidang penerbangan.
Anggota DPD RI Drs HM Afnan Hadikusumo menyebut banyak persoalan pada penerbangan.
Dampak penyebaran global COVID-19 memunculkan keputusan pengurangan rute penerbangan internasional dari dan menuju Tiongkok, Jeddah, Italia, dan beberapa penerbangan internasional lain.
Afnan lantas membuka kembali peristiwa 1 Januari 2020 – 12 Maret 2020.
Lebih dari 10.000 penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta batal berangkat karena calon penumpang mengurungkan niat bepergian karena takut terinfeksi COVID-19.
BACA JUGA: Pendidikan jadi Kunci Persatuan Bangsa | Drs HM Afnan Hadikusumo
PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat terjadi 12.703 pembatalan penerbangan pada 15 bandara pada Januari 2020 – Februari 2020.
Terdiri 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Komposisinya meliputi penumpang domestik 1,5 juta orang, penumpang internasional 172.000 orang.
“Menurut saya, perlu pengembangan infrastruktur bandara yang lebih baik,” kata Afnan saat membuka Focus Group Discussion tentang penerbangan di kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara (13/8/2021)
Tidak hanya memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bandara. Tetapi juga memperhatikan aspek pelayanan semua lapisan masyarakat.
Termasuk kelompok difabel, serta infrastruktur bandara yang ramah lingkungan.
Sektor penerbangan belum bisa memenuhi target zero accident. Zero accident adalah indikator yang harus dicapai pemerintah dalam dunia penerbangan.
BACA JUGA: KKN, Mahasiswa UMBY Kembangkan Aplikasi Pendataan Penduduk
Pengawasan dimulai dari aspek sertifikasi pengoperasian pesawat, Schedule Maintenance, sertifikat kelaikan terbang, dan umur pesawat.
Afnan juga menanyakan keberpihakan PT Angkasa Pura terhadap keterlibatan UMKM dalam penyediaan jasa.
“Sektor UMKM mana saja yang selama ini sudah bekerja sama? Bagaimana kebijakan PT Angkasa Pura terhadap UMKM di tengah pandemi COVID-19?” tanya Afnan, anggota komite II DPD RI.
Afnan menyatakan titik tekan pengawasan yang dilakukan komite II DPD RI difokuskan pada pelaksanaan UU 1/2009 tentang Penerbangan serta perubahannya dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
DPD juga mengawasi implikasi wabah COVID-19 terhadap transportasi penerbangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. (aza/asa)
