SLEMAN, ZonaJogja.Com – Acara diskusi reguler Pojok Bulaksumur UGM bulan ini menghadirkan tiga narasumber.
Yakni, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Dr Arie Sujito SSos MSi.
Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM, Dr Yance Arizona SH MH MA; dan Dr Dumairy MA dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan.
Tema yang diangkat mengenai Pemilu 2024: Antara Penegakan Hukum dan Keberpihakan Ekonomi.
Arie Sudjito mengatakan Pemilu 2024 harus bisa lebih baik dibandingkan pemilu 2019.
BERITA LAIN: Telkomsel Buka Posko Layanan di Mekkah dan Madinah, Pelanggan Bisa Gunakan Paket RoaMAX Haji untuk Komunikasi
“Idealnya, setiap penyelenggaraan pemilu memiliki terobosan baru. Seperti menguatkan diskusi, kontestasi politik, dan adu gagasan,” kata Arie di UGM (26/5/2023).
Pemilu seharusnya bukan memunculkan politik uang, depolitisasi, oligarki politik dan politik identitas.
Sayangnya, depolitisasi semakin menguat di kalangan antar partai. Padahal, depolitisasi melahirkan pemilu jadi agenda rutinitas.
“Mari kita kembalikan pertarungan antar partai bukan lagi konspirasi membentuk blok politik, tapi bertarung ide dan gagasan,” kata Arie.
Yance Arizona memperkirakan Pemilu 2024 tidak akan menjawab harapan masyarakat. Terutama terkait penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Yance menyebut peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antirasuah sedang dilumpuhkan.
“KPK tidak seperti dulu lagi. Sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan kontrol,” kata Yance.
BERITA LAIN: Mau Daftar UM CBT di UGM? Ini Syaratnya
Menyinggung demokrasi, Arie menyindir partai politik tidak menguatkan peran melahirkan calon pemimpin berkualitas.
Tetapi yang dilakukan justru berebut mencari aktor politik dari kalangan pengusaha atau mantan tentara yang berasal dari luar partai.
Padahal, peran parpol harus menguat dalam melahirkan calon pemimpin bangsa. Elite politik harus keluar dari zona nyaman.
Sementara Ekonom Senior FEB UGM, Dumairy mengatakan keberpihakan politisi dan partai terhadap kelompok lemah seperti petani dan nelayan sangat sulit diwujudkan.
“Dengan catatan selama transaksi politik uang antara calon pemimpin dengan pemilih masih saja berlangsung,” ujarnya.
Rakyat tidak bisa berharap terhadap caleg dan calon pemimpin. Masih terperosok di lubang yang sama pada setiap pemilu. (*)
