Yogyakarta, ZonaJogja.Com – Paniradya Kaistimewan DIY kembali menyelenggarakan program Sinau Sejarah.
Kali ini, giliran SMK 2 Depok, Sleman dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Sinau Sejarah sesi kedua.
Acara yang dilaksanakan 1 Maret 2026 ini diikuti puluhan pelajar dari berbagai jurusan.
Sinau Sejarah mengangkat topik Peran Rakyat Jogja Mempertahankan Kedaulatan Negara.
Paniradya Kaistimewan menghadirkan tiga pembicara untuk mengeksplorasi sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang kemudian diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Mereka adalah Ariyanti Luhur Trisetyarini SH MH (Sekretaris Paniradya), Dr Julianto Ibrahim SS MHum (Sejarawan UGM), dan Muhammad Fatih Abdulbari SHum MA (Dosen dan Penulis Isi Yogyakarta).
Berawal dari Agresi Militer Belanda II
MENYIMAK SEJARAH: Puluhan pelajar SMK Negeri 2 Depok Sleman memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara tanggal 1 Maret 2026. (istimewa)
Sejarawan UGM, Dr Julianto Ibrahim SS MHum bercerita, Serangan Umum 1 Maret 1949 berawal dari Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.
Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibukota sementara Republik Indonesia.
Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta beserta sejumlah tokoh ditangkap. Kemudian diasingkan ke Sumatera.
Sementara Panglima Besar Soedirman yang baru saja keluar dari rumah sakit, melakukan gerilya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Agresi militer Belanda membuat jengah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Raja Kraton Yogyakarta ini berniat ingin mengusir Belanda dari Indonesia.
Sultan HB IX lalu menginisiasi Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
“Gagasan tersebut disampaikan Sultan HB IX kepada Pangsar Sudirman dan Letkol Soeharto yang menjadi komandan Wehrkreise III,” kata Julianto.
Usir Belanda, Sultan HB IX Gagas Serangan Umum
Sekretaris Paniradya Kaistimewan, Ariyanti Luhur Trisetyarini SH MH yang akrap disapa Ririn mengatakan, rencana serangan untuk membuktikan kepada dunia internasional jika TNI dan Republik Indonesia masih ada.
Karena saat itu, Belanda melalui siaran radio internasional menyatakan Indonesia sudah habis. Republik Indonesia sudah tidak ada.
Selain itu, Sultan HB IX menggagas serangan setelah mendengar berita di radio BBC dan VOA. Berita itu mengenai rencana sidang Dewan Keamanan PBB tentang Indonesia.
“Ngarsa Dalem Kaping Sanga memanfaatkan momentum itu untuk menarik perhatian internasional. Lalu, muncul ide melakukan serangan,” beber Ririn.
Sultan HB IX ingin Serangan Umum 1 Maret 1949 membawa dampak signifikan bagi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.
Terbukti, serangan umum 1 Maret sukses memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di forum internasional
Kata Ririn, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 bagian dari sejarah perjalanan Kraton Yogyakarta yang berkontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Tak hanya berperan dalam diplomasi internasional, Sultan HB IX juga memberi dukungan dana dan kebutuhan sehari-hari bagi ribuan pejuang yang bergerilya.
“Karakter DIY memang istimewa setelah mengatahui sejarah dan asal-usulnya,” tambah Ririn.
Seniman Lukis jadi Kurir
Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Muhammad Fatih Abdulbari SHum MA melihat peristiwa Serangan Umum 1 Maret dari peran seniman lukis.
Berdasarkan riset yang dilakukan Bari, saat terjadi serangan umum di Yogyakarta ada seniman bernama Dullah.
Pelukis asal Solo, Jawa Tengah itu mendirikan Seniman Indonesia Muda (SIM) tahun 1947. Anggotanya berumur 7-20 tahun.
Waktu itu, Dullah mendidik lima murid. Yakni, Supono, Affandi, Suwarno, Sarjito dan Toha.
Selain melukis, kelima murid Dullah juga menjadi kurir. Saat peristiwa Serangan Umum, kelima muridnya diajak melukis suasana saat tentara Belanda menyerang di Yogyakarta.
“Lukisan Dullah dan kelima anak didiknya bisa menjadi sumber visual agresi Belanda kedua,” kata Bari.
Ririn mengatakan, melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah menetapkan 1 Maret sebagai hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Tanggal 1 Maret menjadi pengingat perjuangan TNI bersama Kraton Yogyakarta dan para pejuang menjaga kedaulatan Republik Indonesia. (*)
