ZonaJogja.Com – Mantan ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Dr Suparman Marzuki SH MSi menegaskan telah terjadi kejahatan politik.
Suparman mengungkapkan, pelaksanaan perhelatan lima tahun sekali berjalan tidak normal. Proses demokrasi dirusak.
Terjadi intimidasi. Pelanggaran hukum, dan melakukan kecurangan.
“Yang terjadi bukan hanya pelanggaran. Tetapi telah terjadi kejahatan politik,” kata Suparman pada Diskusi Udar Gagasan: Agenda Kritis Pasca Pemilu 2024, Ke Mana Demokrasi Kita?.
BERITA LAIN: Launching Gerakan #BersatuKitaLapor, Telkomsel Ajak Masyarakat Laporkan Penipuan Online
Acara ini diselenggarakan Aliansi Rakyat Jogja Bersatu (ARJB) di nDalem Soerjogoeritnan, Kemantren Kraton Yogyakarta (24/3/2024).
Selain Suparman, ARJB mendatangkan politisi gaek PDI Perjuangan, HM Idham Samawi; dan Afnan Malay (anggota Timnas AMIN).
Diskusi yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri para aktivis, politisi, dan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus.
Suparman mengatakan, berbagai pelanggaran pada Pemilu 2024 mengundang keprihatinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Itulah sebabnya, TPN 03 melayangkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya menggugat dilakukannya pemilu ulang.
BERITA LAIN: BKKBN DIY dan Dagangan Jalin Kerjasama, Targetnya Turunkan Angka Stunting
“Kita semua berharap MK waras,” kata Suparman.
Sementara Anggota Timnas 01, Afnan Malay mengajak masyarakat tidak berhenti melawan ketidakberesan penyelengaraan pemilu 2024.
Ia mengatakan diskusi yang digagas Aliansi Rakyat Jogja Bersatu adalah salah satu bentuk perlawanan.
Kata Afnan, tidak perlu ada strategi dalam gerakan. Cukup melakukan apa saja yang harus dilakukan.
“Termasuk acara sore ini. Hanya jangan berhenti pada tataran diskusi. Harus terus melawan untuk mendelegitimasi hasil pemilu,” katanya.
BERITA LAIN: 750 Orang Ikuti Workshop Penulisan Karya Sastra, UGM Fasilitasi Penerbitan Buku
Politisi senior PDI Perjuangan, Idham Samawi mengatakan, sekarang bukan saatnya terkotak-kotak lagi pada wilayah pendukung 01 atau 03.
Mantan bupati Bantul dua periode ini berpendapat, rakyat harus mengkritisi hasil pemilu 2024.
“Yang kita lakukan tak lain hanya untuk menyelamatkan negeri ini,” kata Idham. (*)