ZonaJogja.Com – Komite IV DPD RI, hari ini (30/1/2024) menyelenggarakan rapat kerja di Yogyakarta.
Pembahasan raker pada aspek pengawasan pelaksanaan UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
“Fokusnya pada dampak pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Anggota Komite UV DPD RI, M Afnan Hadikusumo.
Raker dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Kadin DIY, Jaringan Saudagar Muhammadiyah, Java Kreasindo, serta Dinas Koperasi dan UMKM DIY.
BERITA LAIN:
- Berijalan Gelar Workshop Digital Marketing bagi UMKM, Buka Loker bagi Warga DIY
- Presiden Jokowi Minta Nasabah PNM Mekaar Terus Produktif, Sultan Yakin Usaha akan Tumbuh Lebih Baik
Setelah menggelar raker selama sehari, terungkap perkembangan ekonomi DIY dipengaruhi ekonomi global dan nasional.
Ekonomi DIY tumbuh melebihi nasional dan kedua tertinggi di Jawa. Pertumbuhan ekonomi DIY di Triwulan III 2023 tumbuh 4,96 persen (yoy) melebihi nasional dan Jawa.
Sejumlah faktor pendorong pertumbuhan triwulan III antara lain, peningkatan mobilitas dan penyelenggaraan MICE, daya beli masyarakat masih terjaga, dan aktivitas produksi yang masih tumbuh.
Inflasi DIY tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi inflasi tahun 2023. Perekonomian DIY tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6 persen (yoy).
“UMKM memiliki peran strategis sebagai sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata Afnan.
BERITA LAIN:
- RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Gelar Layanan KB Gratis, Ini Jadwalnya
- Sebulan, Damkarmat Kota Yogyakarta Atasi 55 Sarang Tawon
Namun, UMKM masih memiliki tantangan. Antara lain, belum optimalnya produksi, manajemen, dan akses pasar pada UMKM ekspor, kesiapan digital, dan akses pemasaran dan pembiayaan.
“Kami telah merusmuskan framework kebijakan pengembangan UMKM yang fokus pada korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan,” kata Hermanto dari Bank Indonesia.
Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) membeberkan UMKM yang terdampak pemilu bergerak dalam bisnis advertising, percetakan, digital printing, dan konsumsi.
JSM mengusulkan perlunya regulasi lebih jelas dan transparan agar banyak melibatkan asosiasi pengusaha yang ada di daerah.
BERITA LAIN:
- Nyalon Anggota Dewan, Budi Waljiman Juga Dijagokan jadi Calon Walikota
- Munif Tauchid, Ustadz yang Menyejukkan, Solutif bagi Semua
Raker menyimpulkan ketidaksesuaian data masih menjadi kendala utama karena sulit menentukan data yang tepat sebagai acuan.
Diperlukan sistem terintegrasi antar lembaga dengan baik untuk bisa menyediakan data yang valid dan tepat.
Raker juga mengungkapkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga diperlukan tata kelola yang baik sekaligus instrumen pengawasan yang tepat.
Selain itu, pembinaan dan pendampingan UMKM belum optimal. Direkomendasikan perlunya orkestrasi yang baik.
Meliputi penyusunan regulasinya maupun implementasinya yang memerlukan kerjasama semua pihak dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. (*)
