oleh

Perilaku Masyarakat DIY Berubah, Ini Penyebabnya

YOGYAKARTA – Penerima vaksinasi dosis 1 di DIY  mencapai 1.793.194 orang atau 62,27 persen hingga 5 September 2021.

Cakupan vaksinasi dosis kedua menjangkau 788.338 orang atau 27,38 persen. Sedangkan  dosis 3 telah divaksin kepada 20.487 tenaga kesehatan atau 60,61 persen.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan rata-rata vaksinasi dalam 7 hari terakhir mencapai 29.572 orang per hari.

Jumlah akseptor per 5 September mencapai 34.912 orang. Sementara berdasarkan survei bulan Agustus, antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi sangat tinggi.

“Sebesar 98 persen menyatakan berminat,” kata Aji saat menyampaikan usulan eksekutif yang bisa menjadi pertimbangan penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penanganan Covid-19 di DIY di Ruang Rapat Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, hari ini (6/9/2021).

BACA JUGA: Wisatawan Domestik Serbu Kawah Sikidang, Pedagang Menawari Belerang

Rapat dipimpin Ketua Pansus COVID-19 DIY, Andriana Wulandari SE. Dihadiri antara lain Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono, Kepala Dinas Kesehatan DIY drg Pembajoen Setyaningastutie, dan Kepala Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto.

Aji juga menyampaikan bed occupancy rate  (BOR) menunjukkan tren penurunan. Termasuk  empat faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Yakni transmisi, kematian, tracing, dan perawatan.

Sementara terkait belajar tata muka di sekolah, Aji menyatakan Pemda DIY tidak  terburu-buru. Sesuai arahan Gubernur Sultan HB X, sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka, guru dan murid sudah harus divaksin.

BACA JUGA: Bis Wisata Diminta Tak Masuk Kota Yogyakarta Sebelum Destinasi Wisata Dibuka

“Secara umum sekolah di DIY telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka  walaupun masih terbatas,” terang Aji.

Namun, perlu ada persiapan. Antara lain sosialisasi mekanisme belajar tatap muka, kesiapan sekolah memodifikasi ruang belajar, waktu belajar, jadwal, dan materi penyiapan lingkungan sekolah sesuai kriteria protokol kesehatan.

Identifikasi kondisi kesehatan lingkungan sekolah, serta formulir persetujuan dari orang tua siswa.

Menanggapi masih diberlakukan status Level 4 pada PPKM di DIY, Aji menyatakan penentuan level PPKM merupakan kewenangan pemerintah pusat. (aza/asa)