LEMBAGA DPRD DIY saat ini sedang membahas dua raperda sekaligus terkait disabilitas. Yakni, Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda tentang Pendidikan Khusus.
Kedua raperda tersebut ditargetkan sebelum akhir tahun 2021 ini bisa selesai. Kemudian ditetapkan karena sangat penting. Raperda pertama sebagai induknya, dan kedua sebagai salah satu turunan.
Pembahasan ini dilakukan secara terbuka dan berusaha melibatkan stakeholder yang ada, terutama rekan-rekan lembaga disbilitas maupun komite disabilitas DIY.
Evaluasi kita memang pada pelaksanaan raperda lalu belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Dalam ketentuan sudah baik, tetapi pelaksanaan belum optimal.
BACA JUGA:Gubernur Larang Penerima Bansos Dibebani Potongan
Misalnya tentang fasilitasi sekolah inklusi, fasilitas penanganan disabilitas yang cukup berat seperti celebral palsy, penjaminan pendidikan, kesehatan, pelatihan dan aksesabilitas di fasilitas publik.
Banyak faktor belum optimalnya pelaksanaan tersebut. Diantaranya terkait sosialisasi, pemahaman dan tentunya penganggaran.
Terkait penganggaran ini, kami mengusulkan agar bisa menggunakan dana keistimewaan untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan daerah.
Penggunaan dana keistimewaan ini penting, karena selama ini APBD yang dialokasikan untuk disabilitas masih kecil.
Adanya dana keistimewaan di DIY harapan kami bisa meningkatkan secara signifikan berbagai program yang betujuan untuk penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak disabilitas.
Semestinya di DIY, disabilitas terfasilitasi lebih baik karena adanya Keistimewaan. Mungkin saat ini sudah ada danais untuk itu tetapi perlu ditingkatkan signifikan kuantitas dan kualitasnya. (*)
- Penulis adalah Wakil Ketua DPRD DIY / FPKS
